Penafsiran Dalam Hukum Pajak

Penafsiran Dalam Hukum Pajak. Penafsiran hukum pajak adalah suatu upaya atau usaha untuk menerangkan menjelaskan menegaskan baik dalam arti memperluas ataupun membatasi atau mempersempit pengertian hukum pajak yang ada dalam.

Sebagai contoh lain penafsiran hukum pajak DJP dalam satu sengketa pajak berpendapat bahwa revaluasi aktiva tetap apapun alasannya baik untuk penilaian aktiva tetap karena alasan komersil atau bukan karena alasan komersil seharusnya dikenakan PPh DJP kemudian kalah dalam proses banding di Pengadilan Pajak yang memutuskan bahwa revaluasi.

Bagi Bagi Ilmu: PENAFSIRAN DALAM HUKUM PAJAK

Pajak atas kontribusi merupakan suatu kewajiban yang harus dipaksakan dan harus dilakukan oleh rakyat (masyarakat) kepada seorang raja atau penguasa adapun penafsiran dalam hukum pajak tersebut adalah sebagai berikut 1 Penafsiran Sejarah 2 Penafsiran Sosiologis 3 Penafsiran Sistematis 4 Penafsiran Autentik 5 Penafsiran Tata Bahasa 6.

BAB IX BAGAIMANA PAJAK DAN PENEGAKAN HUKUMNYA

Subjek pajak objek pajak hukum pajak c Tarif pajak hukum pajak wajib pajak d Wajib pajak objek pajak hukum pajak Jawaban a Subjek pajak objek pajak tarif pajak 7 Apabila Surat Pemberitahuan WP tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai ketentuan UU KUP 2007 dan setelah ditegur secara tertulis tetap tidak.

PENGERTIAN PENAFSIRAN HUKUM DAN MACAMMACAM …

Penafsiran analogis ini tidak boleh dipakai dalam undangundang pajak karena dapat merugikan Wajib Pajak dan tidak adanya kepastian hukum terhadap peristiwa yang terjadi Penafsiran A Contrario Penafsiran a contrario adalah penafsiran yang berdasarkan atas pengingkaran artinya berlawanan pengertian antara persoalan yang dihadapi dengan soal yang diatur dalam suatu.